Polisi Zaman Hindia Belanda

Judul: Polisi Zaman Hindia Belanda Penulis: Marieke Bloembergen Penerbit: Kompas, Jakarta Tahun: I, Januari, 2011 Tebal: xliv+540 halaman Peresensi: Fajar Kurnianto

Berangkat dari kepedulian dan ketakutan, kepolisian Hindia Belanda dibentuk. Kepedulian ini terkait dengan kepentingan negara induk (Belanda) untuk tetap mempertahankan legitimasi kekuasaannya di negara koloninya dengan mengupayakan kebijakan progresif (politik etis) yang lebih manusiawi dan beradab serta meninggalkan kebijakan konservatif (eksploitasi) yang tidak manusiawi.

Buku karya Marieke Bloembergen ini mencoba mengungkap dan menganalisis kronik kepolisian Hindia Belanda dari sebab-sebab terbentuknya (latar belakang), reorganisasi yang dilakukannya, kerja dan kinerjanya, hingga terbentuk apa yang disebut sebagai “polisi ideal” atau “polisi modern” (negara polisi) mengikuti model polisi Eropa dengan segala persoalan yang dihadapi pada tahapan implementasi kebijakan kepolisian di lapangan. Buku ini melihat kepolisian Hindia Belanda dari perspektif kepentingan pemerintah kolonial.

Ada tiga reorganisasi besar-besaran kepolisian yang menjadi titik penting perubahan kepolisian. Reorganisasi pertama dilakukan pada 1897.

Reorganisasi pertama ini dilandasi prinsip dualisme antara pemerintah kolonial (negara induk) dengan pemerintah dalam negeri (pribumi). Pada reorganisasi ini, pemerintah kolonial memutuskan tidak turut campur urusan pemerintah dalam negeri. Artinya, urusan kepolisian, sebagian besarnya, diserahkan pada pemerintah lokal.

Namun, tidak berarti pemerintah dalam negeri benar-benar lepas dari pemerintah kolonial. Reorganisasi kedua dilakukan pada 1912-1914.

Reorganisasi kedua ini dilandasi oleh semangat politik etis, dengan prioritas upaya menyejahterakan rakyat, sekaligus memperkuat pemerintah kolonial. Di era ini, coba dibentuk model kepolisian ideal (modern) dan profesional serta tersentralisasi dengan mengikuti model polisi Eropa.

Ada tiga sentral kepolisian sebagai wujud reorganisasi ini, yakni di Batavia (Jakarta), Semarang, dan Surabaya. Reorganisasi ketiga dilakukan pada 1918-1920.

Reorganisasi kedua ini dilandasi selain kepentingan untuk melanjutkan idealisasi (modernisasi) kepolisian, selain itu diorientasikan untuk memperkuat kontrol atas masyarakat pribumi yang makin aktif muncul dalam wadah-wadah pergerakan sosial politik revolusioner.

Sejak reorganisasi ketiga inilah kepolisian semakin memperkuat pengawasan hingga ke tingkat paling bawah dengan membentuk polisi lapangan (veld politie).

Dengan reorganisasi ini, pemerintah kolonial berkembang menjadi negara polisi yang kerap mengambil jalan kekerasan untuk mengatasi persoalan. Di balik semua reorganisasi kepolisian Hindia Belanda yang dilakukan, terutama reorganisasi gelombang ketiga, membuat pemerintah kolonial berkembang menjadi negara polisi.

Marieke cenderung melihat bahwa negara kolonial sesungguhnya tengah mengalami masalah legitimitas eksistensial (hal 474) dan menggambarkan wajah sesungguhnya negara kolonial yang tidak berdaya, takut, dan cemas. [*]

Dimuat di Koran Jakarta, 06 April 2011

Sumber:

http://resensibuku.com/?p=1276#more-1276