|
|
Judul:
Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar
Ideologi Militer
dalam Menyusun
Sejarah Indonesia
Penulis:
Katharine E. Mc Gregor
Penerbit:
Syarikat, 2008
Tebal:
486 halaman
|
Publikasi mengenai kiprah militer
dalam kancah politik Indonesia bukanlah hal baru. Belakangan, semenjak
reformasi bergulir buku-buku bertema militer di pasaran selama Orde Baru banyak
beredar di pasaran. Tetapi, buku ini memberi sudut pandang berbeda terhadap
peran militer dalam memanipulasi sejarah yang selama 32 tahun diyakini benar.
Menurut buku ini, sosok di belakang pemanipulasian sejarah itu adalah Nugroho
Notosusanto.
Sebagaimana sering kita baca,
keberadaan militer dalam kancah politik Indonesia mempunyai posisi yang unik.
Hal ini disebabkan rakyat sendirilah yang menciptakan militer Indonesia, di
samping setelah pemimpin sipil banyak ditangkap dan diasingkan Belanda pada
tahun 1948 militer menempatkan diri sebagai pemimpin nasional.
Atas dasar itu, militer mempunyai
klaim yang kuat dan memperoleh pengesahan dalam waktu lama memainkan peran
dwifungsinya dalam kancah pertahanan dan politik. Tak heran, pasca-1965 militer
berubah menjadi kekuatan yang menggurita dalam setiap sektor kehidupan,
sehingga militer pada masa Orde Baru tak ubahnya sebuah negara dalam negara.
Dominasi militer tidak hanya tampak
dalam hal-hal yang fisik, tetapi juga mempunyai peranan yang kuat mengonstruksi
alam bawah sadar massa rakyat Indonesia sehingga ingatan kolektif rakyat
terkendalikan oleh nalar militer sehingga mempengaruhi tingkah laku sebagian
rakyat untuk menciptakan bayangan diri sebagai mirip kaum militer.
Katharine berpendapat, sejarah di
masa Presiden Soekarno menjadi sarana propaganda untuk berbagai kepentingan,
namun di bawah Presiden Soeharto sejarah menjadi titik pusat upaya mendukung
rezim dan militer. Setelah melalui serangkaian penelitian sejarah terhadap
teks-teks sejarah yang beragam, film, museum, buku ajar, dan latihan-latihan
indoktrinasi terdapat satu nama yang sering muncul, yakni Nugroho Notosusanto.
Nugroho Notosusanto merupakan salah
seorang propagandis yang paling penting dalam rezim Orde Baru. Dia tidak hanya
memproduksi dan mengkonsolidasi terbitan resmi usaha kudeta 1965 yang menjadi
dasar legitimasi Orde Baru, tetapi sebagai Kepala Pusat Sejarah ABRI
(1965-1985) dan sebagai Menteri Pendidikan dia juga, tanpa lelah,
menyebarluaskan kepahlawanan melalui museum, doku-drama dan dalam buku
pelajaran (hal. 75).
Ciri dari historiografi nasional
yang dibentuk selama masa Orde Baru adalah sentralitas negara yang
diejawantahkan oleh militer. Sejarah nasional disamakan dengan militer dan
produksi sejarah dikendalikan oleh negara dan militer. Beberapa dampaknya
cerita tentang revolusi nasional akhirnya memfokuskan pada peran menentukan dari
militer dengan menyingkirkan pelaku sejarah yang lain.
Menurut versi ini, sepanjang periode
tahun 1950-an militerlah yang menyelamatkan bangsa ini dari disintegrasi dengan
mengabaikan fakta bahwa militer memainkan peran penting dalam
pemberontakan-pemberontakan di daerah. Sejarah versi militer seputar
pemberontakan 1965 menjadi legitimasi dan alasan kuat naik dan bertahannya Orde
Baru di bawah topangan militer selama 32 tahun.
Militer Indonesia mempunyai peran
yang strategis karena menempati posisi tinggi dalam masyarakat oleh peran ganda
mereka dalam pertahanan dan sosiopolitik. Militer, khususnya Angkatan Darat
menikmati kedudukan istimewa dalam bidang politik nasional sejak pertengahan
tahun 1950-an dan karena itu merupakan kekuatan yang paling siginifikan dalam
sejarah Indonesia baru.
Pemberlakuan keadaan darurat 1957
dan 1963 serta konsep jalan tengah AH Nasution yang mengajukan konsep gabungan
pertahanan dan sosiopolitik atau dwifungsi semakin menegaskan peran militer.
Setelah upaya kudeta 1965 yang memicu terjadinya pengambil alihan kekuasaan
oleh militer, dwifungsi militer disahkan dan lebih banyak lagi personel militer
dipindah ke posisi-posisi kunci dalam pemerintahan.
Katharine memusatkan kajian
sejarahnya pada museum karena militer menekankan sejarah lewat gambar sebagai
suatu sumber untuk menyampaikan sejarah. Dalam buku petunjuk hasil dari seminar
ABRI tahun 1997, Nugroho menulis, “di dalam masyarakat yang sedang berkembang
seperti Indonesia, dimana kebiasaan membacapun masih sedang berkembang, kiranya
histori visualisasi masih aga efektit bagi pengungkapan identitas ABRI”.
Akhirnya, salah satu pesan paling
jelas dan diketahui umum adalah kajian terhadap historiografi Orde Baru yang
diproduksi militer adalah bahwa ketika satu versi tunggal tentang masa lalu
yang diperkenankan, sejarah hisa menjadi bagian dari sistem ideologi
otoritarianisme.
Kehadiran buku ini menarik karena
memberikan tambahan kepustakaan dari sudut pandang berbeda mengenai kiprah
militer dalam politik Indonesia. Paling tidak, kehadiran buku ini menjadi
catatan berharga bagi semua anggota TNI sekarang untuk tidak lagi mengulang
kesalahan seperti 32 tahun Orde Baru. [*]
Oleh Paulus Mujiran, Koordinator
Riset The Servatius Society Semarang
Sumber:

Tidak ada komentar:
Posting Komentar